DPRD Kota Mojokerto: Memastikan Pelayanan Publik Optimal dan Kesejahteraan Masyarakat Prioritas Utama
Mojokerto, Sadhap News.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto terus menunjukkan komitmen kuatnya sebagai garda terdepan dalam mengawal jalannya roda pemerintahan daerah. Melalui sinergi tiga komisi utama, lembaga legislatif ini berupaya memastikan setiap aspek kebijakan, pembangunan, dan layanan publik berjalan efektif, transparan, dan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Kepemimpinan dewan yang dikomandani oleh Ketua Ery Purwanti, didampingi Wakil Ketua I Hadi Prayitno, SH, dan Wakil Ketua II Arie Hernowo, menjadi kunci dalam menjembatani aspirasi warga dengan eksekutif daerah. Peran DPRD tidak hanya sebatas fungsi legislasi dan pengawasan anggaran, melainkan juga memastikan setiap program pemerintah kota dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh warga.
Tiga Pilar Komisi, Fokus Keseimbangan Pembangunan
Untuk memaksimalkan kinerjanya, DPRD Kota Mojokerto membagi fokus kerja ke dalam tiga komisi yang memiliki spesialisasi bidang yang jelas:
Komisi I: Mengawal Tata Kelola dan Ketertiban. Komisi ini berfokus pada isu-isu fundamental seperti pemerintahan, ketertiban umum, administrasi kependudukan, hukum, serta lingkungan hidup. Komposisi anggota yang di dalamnya termasuk Dra. Hj. Enny Rahmawati, M.Si dan H. Udji Pramono, S.IP., M.Si, bertugas memastikan pondasi pemerintahan berjalan sesuai koridor hukum dan melayani publik secara adil.
Komisi II: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Infrastruktur. Dengan ruang lingkup yang mencakup perdagangan, investasi (penanaman modal), pariwisata, hingga pekerjaan umum, Komisi II adalah motor penggerak pembangunan fisik dan ekonomi daerah. Anggota seperti H. Santoso Bekti Wibowo, ST dan H. Wahju Nur Hidajat, SH., MH aktif mencari solusi inovatif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.
Komisi III: Memperkuat Fondasi Sosial dan Kualitas SDM. Fokus utama komisi ini adalah sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, serta pertanian. Kehadiran figur-figur seperti dr. H. Rambo Garudo, M.Kes dan Indro Tjahjono, S.Sos memastikan alokasi anggaran dan kebijakan berpihak pada peningkatan kualitas hidup, mulai dari bangku sekolah hingga jaminan kesehatan warga.
Responsif terhadap Aspirasi Warga: Meringankan Beban Ojek Online
Salah satu bukti nyata responsivitas DPRD Kota Mojokerto adalah tindak lanjut terhadap keluhan dari komunitas ojek online (ojol) mengenai tarif parkir. Anggota Komisi II, Wahju Nur Hidajat, mengungkapkan bahwa dewan bertindak cepat setelah menerima keluhan para mitra ojol yang merasa keberatan dengan biaya parkir Rp3.000, terutama mengingat frekuensi pengantaran barang atau makanan yang tinggi.
“Kami sudah tindaklanjuti dengan mengirim surat kepada Wali Kota agar didelegasikan kepada Dishub untuk menentukan titik-titik lokasi yang dapat di-gratiskan biaya parkirnya bagi ojol. Ini adalah langkah konkret kami untuk meringankan beban mereka,” jelas Wahju Nur Hidajat.
Langkah ini bukan tanpa preseden, mengingat kebijakan serupa telah terbukti memberikan dampak positif di wilayah lain, seperti di Mojosari. Lebih lanjut, DPRD Kota Mojokerto berencana membawa isu potongan aplikator yang dinilai memberatkan mitra ojol ke tingkat yang lebih tinggi, dengan bersurat kepada DPR RI, menunjukkan keseriusan dewan dalam melindungi kesejahteraan pekerja berbasis daring ini.
Komitmen ini menegaskan bahwa DPRD Kota Mojokerto periode ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator dan pelayan yang cepat tanggap, memastikan setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah benar-benar berlandaskan kebutuhan dan kemudahan masyarakat. (Adv/Trs)
