DPRD Kota Mojokerto Dorong Transparansi dalam Penyusunan APBD 2026
Mojokerto, Sadhap News.com — DPRD Kota Mojokerto menegaskan komitmennya untuk memastikan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026 berlangsung terbuka dan akuntabel. Langkah ini dianggap penting agar arah kebijakan pembangunan daerah dapat diawasi publik sejak tahap perencanaan.
Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, mengatakan, pembahasan APBD bukan sekadar urusan teknis antara legislatif dan eksekutif, melainkan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menjamin penggunaan uang rakyat tepat sasaran.
“Proses penyusunan APBD itu panjang dan kompleks. Karena itu kami ingin seluruh tahapan dilakukan secara transparan, mulai dari penyusunan rancangan, pembahasan KUA-PPAS, hingga evaluasi oleh pemerintah pusat,” ujar Ery, Kamis (13/11/2025).
Ery menjelaskan, saat ini Pemkot Mojokerto tengah menyiapkan rancangan awal APBD 2026 yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah diminta menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan memperhitungkan kebutuhan riil di lapangan.
“Kami mendorong agar pembahasan dilakukan terbuka, dan masyarakat bisa mengetahui bagaimana prioritas pembangunan ditentukan,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Mojokerto, Ruby Hartoyo, menyampaikan bahwa tahapan penyusunan APBD 2026 telah ditetapkan melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD. Agenda pertama dimulai dengan rapat paripurna penyampaian KUA-PPAS oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari.
“Setelah penyampaian, Badan Anggaran DPRD akan membahas rancangan tersebut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Kami ingin pembahasan berjalan efektif dan bisa dipantau publik,” jelas Ruby.
Rapat pembahasan bersama TAPD dijadwalkan berlangsung pada 19–21 September lalu. DPRD menargetkan keputusan bersama terhadap rancangan KUA-PPAS bisa dicapai sebelum akhir bulan September, agar penetapan APBD 2026 tidak molor dari jadwal nasional.
Ery menegaskan, keterbukaan dalam proses penyusunan APBD menjadi bagian penting untuk menghindari potensi tumpang tindih program dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Kita ingin masyarakat tahu ke mana arah anggaran daerah dibelanjakan. Prinsipnya, uang rakyat harus kembali kepada rakyat,” pungkasnya. (Adv/Trs)
