Absennya Kadisporapar Picu Amarah DPRD Sidoarjo, Hibah KONI Terancam Tertunda
Sidoarjo, Sadhapnews.com - Rapat dengar pendapat (hearing) antara Komisi D DPRD Sidoarjo, KONI Sidoarjo, dan Disporapar Sidoarjo terkait persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX Jawa Timur 2025 di Malang Raya berakhir ricuh. Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori, meluapkan amarahnya lantaran Kepala Disporapar Sidoarjo, Yudhi Irianto, tidak hadir dalam hearing tersebut.
"Kami akan jadwalkan ulang hearing ini. Kepala Dispora wajib hadir," tegas Dhamroni, Rabu (19/2/2025). Hearing lanjutan direncanakan pada Kamis (20/2/2025) siang.
Kemarahan Dhamroni dipicu oleh ketidakjelasan pencairan dana hibah KONI Sidoarjo yang sangat dibutuhkan untuk persiapan Porprov 2025. Para atlet dan pengurus cabang olahraga (cabor) di Sidoarjo dikabarkan resah karena dana hibah tersebut belum bisa dicairkan. Padahal, persiapan Porprov, termasuk Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) dan akomodasi, harus segera dilakukan.
Kendala pencairan dana hibah ini diduga terkait dengan persoalan internal KONI Sidoarjo, yaitu perpanjangan masa jabatan Ketua Umum KONI Sidoarjo, Franky Effendy. Franky telah mengantongi Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan dari KONI Jawa Timur hingga 27 Juli 2025. Namun, Disporapar Sidoarjo diduga belum mengakui SK tersebut.
"Apakah Dispora Sidoarjo tidak mengakui KONI Jatim? Apa dasarnya? Cacat hukum? Kenapa pimpinan Dispora bertindak seperti raja kecil?" cecar Dhamroni dengan nada tinggi.
Suasana ruang rapat menjadi tegang. Para anggota Komisi D dan pejabat Disporapar yang hadir terdiam. Dhamroni mendesak Disporapar untuk menjelaskan dasar hukum penundaan pencairan dana hibah tersebut.
"Kalau Kepala Dispora tidak hadir, tidak ada yang bisa menjawab," ujarnya.
Kepala Bidang Olahraga Disporapar Sidoarjo, Agus Wijaya, menjelaskan bahwa Yudhi Irianto sedang bertugas di Jakarta pada 17-19 Februari 2025. Terkait pencairan hibah Rp 15 miliar, Agus menyatakan bahwa KONI diminta untuk menggelar Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) Sidoarjo.
"Kalau NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) kami siap," kata Agus.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso, menekankan pentingnya menjaga prestasi olahraga Sidoarjo di Porprov 2025. Ia khawatir polemik ini akan mengganggu persiapan atlet dan mempengaruhi mental mereka.
"Ini demi menjaga mental anak-anak kita," ujar Bangun.
Bangun juga menyoroti persiapan Kota Malang sebagai tuan rumah Porprov 2025 yang telah mengalokasikan dana hingga Rp 28 miliar. Ia khawatir Sidoarjo akan tertinggal jika masalah pencairan hibah ini terus berlarut-larut.
"Mereka berambisi menggusur kita dari posisi runner up. Kalau kita yang Rp 15 miliar masih undur-unduran seperti ini, ya wassalam kita," pungkas Bangun dengan nada kesal.(Trs)
