LSM KPK‑RI DPC Nganjuk Tegaskan: Persetujuan Musdes Tidak Lepas Tanggung Jawab Pemerintah Desa atas Proyek Pasar Modern Juwono
NGANJUK, SadhapNews.com - Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Penegak Keadilan Republik Indonesia (LSM KPK‑RI) DPC Nganjuk mengeluarkan tanggapan resmi terkait pemahaman sebagian pihak yang menganggap bahwa keputusan Musyawarah Desa (Musdes) berarti pemerintah desa bebas dari tanggung jawab, ketika proyek Pasar Modern Desa Juwono menjadi mangkrak akibat pihak ketiga selaku pelaksana diduga melarikan diri.
Berdasarkan kajian aturan Undang‑Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Undang‑Undang No. 3 Tahun 2024, Musdes adalah forum permusyawaratan untuk menyetujui rencana strategis desa, bukan surat pelepasan tanggung jawab pengawasan bagi Pemerintah Desa,” ujar Sunyoto, Ketua LSM KPK‑RI DPC Nganjuk.
“Musdes memberikan persetujuan rencana proyek, bukan melepaskan tugas pengawasan dan pengendalian aset desa. Meskipun proyek sudah disetujui dalam Musdes, Pemerintah Desa tetap bertanggung jawab untuk memilih mitra pelaksana, membuat perjanjian kerja sama, serta mengawasi jalannya pembangunan sampai selesai,” lanjutnya.
LSM menegaskan bahwa kasus Pasar Modern Desa Juwono yang terbengkalai, menyebabkan terhambatnya potensi Pendapatan Asli Desa (PAD), serta merugikan para pedagang penyewa dan pemasok, tidak dapat dijadikan alasan bagi pemerintah desa untuk melepaskan kewajiban pemulihan hanya dengan alasan pihak ketiga yang melarikan diri.
Ketua LSM KPK‑RI DPC Nganjuk menguraikan tiga poin utama sebagai rujukan:
1. Musdes hanya berfungsi menyetujui rencana investasi dan pembangunan, tidak menghapus tanggung jawab administrasi pengawasan Pemerintah Desa sesuai peraturan yang berlaku.
2. Pemerintah Desa selaku pengelola aset desa wajib segera mengambil langkah‑langkah pemulihan, antara lain membuat berita acara kerugian, melaporkan dugaan pelarian pihak ketiga ke aparat penegak hukum, serta melaporkan kondisi proyek ke Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk.
3. Jika ditemukan kelalaian dalam proses pemilihan mitra atau pengawasan proyek, aparat desa dapat dimintai pertanggungjawaban lebih lanjut.
“Kami mendesak Pemerintah Desa Juwono segera menyampaikan langkah‑langkah konkret penyelesaian proyek dan pemulihan aset desa paling lambat 14 hari kerja sejak berita ini terbit, agar tidak menimbulkan polemik yang berkelanjutan,” ungkapnya dengan tegas.
Terkait persoalan tersebut, pihak LSM KPK‑RI telah berusaha melakukan konfirmasi dan komunikasi melalui pesan singkat WhatsApp pada Selasa (10/11/2026) kepada Kepala Desa Juwono, Kecamatan Kertosono. Hingga berita ini diterbitkan Kamis (12/11/2026), Kepala Desa Juwono belum memberikan balasan terhadap pesan yang disampaikan pihak LSM. (Tim)
Redaksi SadhapNews.com masih membuka ruang tanggapan resmi dan hak jawab dari Pemerintah Desa Juwono untuk menyampaikan klarifikasi terkait terbengkalainya proyek pasar Desa Juwono, silahkan menghubungi Email dan nomor telefon yang tercantum di box redaksi.
