LSM KPK‑RI Resmi Layangkan Surat ke Dispertan Nganjuk, Tiga Poin Utama Dikemukakan
NGANJUK, SadhapNews.com – LSM KPK‑RI DPC Nganjuk secara resmi menyerahkan surat permohonan penjelasan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nganjuk, terkait keberadaan penamaan Agro Tekno Park di lingkungan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Tanjunganom, Rabu (11‑11‑2026).
Surat bernomor 009/LSM‑KPK‑RI/NGK/SPP/X1/2026 itu dilayangkan setelah pihak LSM menemukan pemasangan papan nama Agro Tekno Park di lingkungan BPP Tanjunganom. Berdasarkan keterangan awal dari Kepala BPP Tanjunganom, bangunan dan aset lokasi tersebut merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, sedangkan seluruh ASN dan pegawai yang bertugas berada di bawah naungan Kementerian Pertanian.
Sunyoto HS, Ketua LSM KPK‑RI DPC Nganjuk menjelaskan ada tiga poin utama yang diminta penjelasan secara resmi dari Dispertan Nganjuk.
Pertama, terkait status dan kepemilikan aset. LSM meminta kejelasan siapa pemilik resmi lahan dan bangunan lokasi Agro Tekno Park, beserta dasar hukum pemanfaatan aset milik Pemda Nganjuk yang dikelola oleh pegawai naungan Kementerian Pertanian.
Kedua, mengenai tugas, fungsi, dan capaian program BPP Tanjunganom. Pihaknya meminta uraian program kerja dan hasil konkret yang telah dicapai untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani di wilayah Kecamatan Tanjunganom.
Ketiga, terkait pemanfaatan dan manfaat bagi daerah, termasuk keterkaitannya dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pertanian. LSM meminta penjelasan manfaat nyata yang diterima pemda dan masyarakat dari keberadaan Agro Tekno Park, serta laporan kinerja yang dapat dibuka untuk publik.
“Kami mendukung sepenuhnya upaya pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Nganjuk. Namun pengelolaan aset daerah harus tetap berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas agar benar‑benar bermanfaat maksimal bagi para petani,” ujar Sunyoto.
Pihak LSM memberikan batas waktu 3 hari kerja bagi Dispertan Nganjuk untuk menyampaikan tanggapan tertulis secara terbuka. Jika tidak ada jawaban yang memadai, persoalan ini akan dibawa ke agenda Rapat Dengar Pendapat dalam rangka Hari Anti‑Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2026.
Redaksi SadhapNews.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk serta pihak‑pihak terkait sesuai amanat Undang‑Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Konfirmasi dapat disampaikan melalui email: Pewarta203@gmail.com atau WhatsApp: 0821‑4105‑1561 atau bisa menghubungi Email dan Kontak Telefon yang tertera di Box Redaksi SadhapNews.com
Catatan Redaksi: Informasi berita ini merujuk pada isi surat permohonan penjelasan LSM KPK‑RI DPC Nganjuk dan belum merupakan hasil verifikasi resmi dari Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk.
