DPRD Kabupaten Mojokerto Soroti Prioritas Pembangunan dan Kemandirian Daerah dalam Rapat Paripurna Tiga Ranperda Strategis
Mojokerto, Sadhapnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto hari ini menggelar rapat paripurna yang krusial di Graha Whicesa. Dipimpin oleh Ketua DPRD Ayni Zuhro, rapat ini berfokus pada penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terkait tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) penting: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, dan pendirian Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Majatama.
Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Rizal Oktavian, Sekda Teguh Gunarko, jajaran kepala OPD, camat, serta unsur Forkopimda turut hadir dalam pembahasan yang dinamis ini. Pandangan umum fraksi-fraksi menyoroti berbagai aspek dari nota penjelasan Bupati Mojokerto yang disampaikan sebelumnya pada 26 Mei 2025.
Fokus pada Kemandirian Keuangan Daerah
Fraksi PDI Perjuangan, melalui juru bicaranya, menyampaikan apresiasi atas capaian surplus pendapatan daerah sebesar 100,81% dari target APBD 2024. Namun, apresiasi ini disertai dengan catatan penting. Fraksi menyoroti bahwa surplus tersebut lebih banyak didorong oleh kenaikan pendapatan transfer sebesar 100,66% dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 101,24%, bukan dari peningkatan kinerja sektor pajak daerah secara optimal.
"Kondisi ini mengindikasikan bahwa indeks kemandirian daerah kita masih rendah. Jika tidak segera dibenahi, hal ini berpotensi berdampak pada laju pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Mojokerto," tegas juru bicara Fraksi PDI Perjuangan. Ini menggarisbawahi perlunya strategi yang lebih kuat untuk meningkatkan potensi pajak daerah guna memperkuat kemandirian finansial Kabupaten Mojokerto.
Sinkronisasi RPJMD dan Penguatan Visi Pembangunan
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya penyusunan RPJMD 2025–2029 yang harus terintegrasi secara menyeluruh dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Sinkronisasi kedua dokumen ini dianggap vital sebagai fondasi utama bagi arah pembangunan jangka menengah daerah. Keterpaduan ini akan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil selaras dengan visi jangka panjang Kabupaten Mojokerto.
Peran Strategis BPR Majatama Perseroda untuk Masyarakat Kecil
Mengenai Ranperda pendirian BPR Majatama Perseroda, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan kembali pentingnya fokus pada peran utama BPR sebagai lembaga keuangan yang melayani masyarakat kecil. Mereka juga menyoroti kebutuhan akan penguatan modal dan efisiensi operasional yang harus dilakukan dengan strategi yang jelas, tanpa membebani anggaran daerah maupun negara. Keberadaan BPR Majatama diharapkan dapat menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat di lapisan bawah.
Dengan pandangan umum yang konstruktif ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah solutif dan nyata demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto di masa mendatang. (Adv/Trs)
