Percepat dan Perluas Transaksi Digital, Pemkab Sidoarjo Segera Terapkan QRIS Tap
Sidoarjo, SadhapNews.com - Pemkab Sidoarjo perkuat komitmen terhadap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) Kabupaten Sidoarjo terus berinovasi untuk mempercepat dan memperluas implementasi ETPD. Hasilnya tahun 2025 kemarin TP2DD Kabupaten Sidoarjo mendapat apresiasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI. TP2DDKabupaten Sidoarjo dinobatkan sebagai TP2DD terbaik III Wilayah Jawa-Bali.
Tahun 2026 ini komitmen terhadap ETPD diwujudkan dengan rencana penerapan QRIS Tap disetiap transaksi keuangan. Mode transaksi keuangan dari tunai menjadi non-tunai tersebut lebih cepat, praktis dan aman. QRIS Tap akan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran digital tanpa harus memindai atau scan barcode melalui kamera ponsel. Transaksi pembayaran cukup dengan menempelkan HP ke mesin EDC/pembaca contactless.
Pagi tadi, TP2DD Kabupaten Sidoarjo menggelar High Level Meeting di Pendopo Delta Wibawa, Senin, (6/4). Kegiatan tersebut digunakan untuk mengevaluasi Championship TP2DD 2025 serta mempersiapkan pengisian Championship TP2DD 2026. Selain itu kegiatan yang dibuka Bupati Sidoarjo H. Subandi tersebut juga digunakan untuk mensosialisasikan pemanfaatan QRIS Tap. Analis Kebijakan Ahli Muda serta Analis Perekonomian dari Kementerian Koordinator Bidang perekonomiandihadirkan sebagai narasumber pada kegiatan tersebut. Selain itu juga dihadirkan narasumber dari Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) Kantor Perwakilan BI Jawa Timur.
Bupati Sidoarjo H. Subandi mengatakan forum HLM ini bukanlah sekadar rapat koordinasi rutin. Namun menjadi forum strategis di tingkat pimpinan untuk menyamakan langkah, membongkar sumbatan yang ada, dan mengeksekusi komitmen bersama terhadap ETPD.
“Digitalisasi sudah menjadi instrumen mutlak, bukan lagi pilihan untuk menekan kebocoran anggaran, menjamin transparansi, dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kita secara terukur,” ucapnya.
Bupati Sidoarjo H. Subandi mengapresiasi kinerja TP2DD Kabupaten Sidoarjo yang telah berhasil menduduki peringkat ke-3 TP2DD Terbaik wilayah Jawa-Bali. Selain itu inovasi pembayaran retribusi secara non tunai milik Pemkab Sidoarjo juga dinobatkan sebagai Program Unggulan Terbaik ke-3 nasional oleh Menko Bidang Perekonomian RI. Kinerja TP2DD Kabupaten Sidoarjo tersebut mampu menaikkan ETPD Kabupaten Sidoarjo menjadi 99,5%. Angka itu menjadi yang tertinggi se-Provinsi Jawa Timur pada Semester 2 Tahun 2025.
“Capaian ini adalah buah dari kerja keras saudara-saudara sekalian, anggota Tim Percepatan Perluasan dan Digitalisasi Daerah Kabupaten Sidoarjo,” ujarnya.
Bupati Sidoarjo H. Subandi akan terus mendorong implementasi ETPD di Kabupaten Sidoarjo. Ia meminta transaksi keuangan secara digital dapat dilakukan diberbagai sektor. Baik disektor perdagangan maupun kesehatan. Ia yakin dengan percepatan dan perluasan transaksi keuangan digital akan mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Saat ini retribusi pasar sangat kecil, coba ETPD kita implementasi pada pasar-pasar yang ada, bikinkan aplikasi yang kira-kira masyarakat yang tidak bisa IT cukup dengan HP bisa melakukan pembayaran non tunai,” pintanya.
Sementara itu Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati selaku Ketua Harian TP2DDKabupaten Sidoarjo mengatakan komitmen implementasi ETPD akan dikuatkan melalui penerapan QRIS Tap. Semua OPD diharapkan segera menerapkan QRIS Tapdalam meningkatkan PAD maupun belanja daerah. Menurutnya hal tersebut tidaklah sulit bagi semua OPD.
“Non tunai (pembayaran) ini terbukti liner dengan pembangunan-pembangunan yang lain, terbukti Indeks Pembangunan Manusia kita tertinggi se Jawa Timur untuk kabupaten dengan angka 83,35,”ucapnya.
Fenny menyampaikan bahwa saat ini pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Kabupaten Sidoarjo tertinggi se-Jawa Timur. Capain tersebut juga tercatat sebagai yang tertinggi ke 4 Nasional. Menurutnya peningkatan pendapatan daerah tidak terlepas dari digitalisasi daerah. Pemkab Sidoarjo juga melibatkan infrastruktur perbankan dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah.
“Kita juga memiliki pondasi infrastruktur digital yang matang yang siap mendukung implementasi berbagai jenis transaksi digital,” ucapnya. (Trs)
