LSM KPK-RI Dukung Penuh Hearing Dadung Dharmasila, Tegaskan Prinsip: Keterbukaan Adalah Cermin Akuntabilitas
NGANJUK, SadhapNews.com – Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Penegak Keadilan Republik Indonesia (LSM KPK-RI) DPC Kabupaten Nganjuk menyatakan dukungan penuh dan apresiasi terhadap langkah Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk. Pihak legislatif telah mengundang Perkumpulan Masyarakat Dadung Dharmasila dalam agenda Rapat Kerja dan Dengar Pendapat (Hearing/RDP) yang akan segera digelar.
Merespons hal tersebut, Ketua LSM KPK-RI menilai bahwa undangan ini adalah bentuk nyata dari pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratisasi di tingkat daerah.
"Kami sangat mendukung dan menyambut baik agenda ini. Forum dengar pendapat adalah wadah yang tepat untuk menyatukan persepsi, menyamakan visi, dan mencari solusi terbaik demi kemaslahatan bersama. Hal ini sangat wajar, karena masyarakat memang berhak mendapatkan transparansi. Masyarakat ingin mengetahui secara jelas bagaimana tata kelola kinerja dan anggaran negara dikelola. Kami berharap forum ini berjalan objektif, profesional, dan berlandaskan data yang valid," ujar Ketua LSM KPK-RI.
Lebih lanjut, Lembaga ini menegaskan bahwa prinsip Transparansi dan Akuntabilitas bukan sekadar jargon, melainkan kewajiban hukum yang mutlak harus dijalankan."Uang negara adalah amanah rakyat. Setiap rupiah yang dikelola harus bisa dipertanggungjawabkan, karena penggunaannya semata-mata demi kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas. Oleh karena itu, keterbukaan informasi bukan beban, melainkan cermin tanggung jawab dan kepercayaan. Jika pengelolaan sudah sesuai aturan dan benar, maka keterbukaan justru akan menambah kepercayaan publik," tegasnya.
LSM KPK-RI mengingatkan, sesuai prinsip pengelolaan keuangan negara, bahwa setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, teknis, dan ekonomis. Tidak boleh ada ruang yang tertutup, karena keterbukaan adalah kunci utama mencegah penyimpangan dan menjaga kepercayaan masyarakat.Selain itu, kami berharap hearing ini menghasilkan keputusan yang bijaksana, berpihak pada kepentingan masyarakat , dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan melayani." pungkasnya. (GT)
