Bupati Warsubi Pimpin Rapat LKS Tripartit, Tegaskan Komitmen Jaga Kondusivitas Investasi Jombang
Jombang, sadhapnews.com - Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai Ruang Rapat Swagata Pendopo Kabupaten Jombang pada Selasa (10/11/2026) siang. Di balik meja bundar, tiga elemen penting penggerak roda ekonomi daerah—pemerintah, pengusaha, dan pekerja—duduk berdampingan. Rapat Pleno Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit ini menjadi ruang perjumpaan penting untuk memastikan iklim ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang tetap kondusif.
Bupati Jombang, Warsubi, S.H., M.Si., memimpin langsung jalannya forum tersebut. Tampak mendampingi beliau, jajaran Forkopimda serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bambang Suntowo, S.E., M.Si. Kehadiran para pimpinan OPD terkait, Kepala BPS Jombang, Dewan Pengupahan, APINDO, KADIN, pimpinan SPSI, hingga Tim Deteksi Dini Ketenagakerjaan mempertegas komitmen bersama dalam menjaga stabilitas dunia kerja di Kota Santri.
Membuka arahannya, Bupati Warsubi memberikan apresiasi tinggi atas soliditas seluruh pemangku kepentingan yang selama ini bahu-membahu merawat keharmonisan hubungan industrial.
"Saya menyampaikan terima kasih kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia, KADIN, dan seluruh serikat pekerja/serikat buruh yang selama ini telah ikut serta menjaga hubungan industrial di Kabupaten Jombang tetap harmonis dan kondusif. Hubungan industrial yang baik menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menjaga iklim investasi," tegas Bupati Warsubi.
Bagi Bupati Warsubi, hubungan industrial yang sehat bukan sekadar slogan. Efek domino dari keharmonisan ini berdampak langsung pada kelancaran bisnis, masuknya modal baru, hingga hadirnya lapangan kerja segar yang mampu mengikis angka pengangguran di Jombang.
Demi mencegah riak perselisihan sejak dini, Bupati meminta jajaran pimpinan perusahaan dan pengurus serikat pekerja untuk mengedepankan dialog di internal masing-masing melalui penguatan fungsi LKS Bipartit dan optimalisasi tim deteksi dini di lapangan.
"Untuk itu, saya minta kepada para pimpinan perusahaan dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh, agar memperkuat fungsi Lembaga Kerja Sama Bipartit di masing-masing perusahaan.
Bangun komunikasi dan dialog secara terbuka, agar setiap permasalahan dapat dibicarakan dan diselesaikan dengan baik," lanjutnya.
"Di samping itu, peran Tim Deteksi Dini Ketenagakerjaan juga perlu terus diperkuat. Informasi dan aspirasi yang dihimpun harus dapat disampaikan secara cepat dan akurat, disertai saran serta masukan kepada pimpinan daerah dan Tim LKS Tripartit.
Sehingga, setiap potensi permasalahan dapat diantisipasi dan penanganannya dapat dilakukan secara tepat," tambah Warsubi.
Sepanjang pleno berlangsung, diskusi hangat mengemuka membicarakan beragam agenda vital. Mulai dari penyerapan aspirasi pekerja, evaluasi penanganan sengketa buruh, pemetaan formulasi hubungan industrial yang adil, hingga langkah konkrit optimalisasi layanan investasi di daerah.
Di akhir pertemuannya, Bupati Warsubi menitipkan harapan agar forum ini tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, melainkan melahirkan rekomendasi yang adil dan dapat langsung dieksekusi demi kemajuan Kabupaten Jombang.
"Saya berharap hasil pembahasan hari ini dapat memberikan rekomendasi yang jelas dan dapat ditindaklanjuti, sehingga menjadi bahan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang. Semoga berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi kita semua," pungkasnya. (Ho)
