Sinergi Pemkot Mojokerto dan Kejari Perkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Transparan
Mojokerto, SadhapNews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penandatanganan nota kesepakatan (MoU) di bidang hukum perdata dan tata usaha negara (TUN). Acara penandatanganan yang berlangsung di Aula Kejari Kota Mojokerto pada Senin (4/2/2025) ini menjadi tonggak penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan oleh Pemkot Mojokerto selalu berada dalam koridor hukum yang benar.
"Hari ini kita melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan untuk melakukan sebuah kerja sama perbaikan terhadap pelaksanaan tugas ke depan. Saya harapkan ini akan memiliki dampak luar biasa bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kota Mojokerto," ujar Moh Ali Kuncoro.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Mojokerto, Bobby Ruswin, menegaskan bahwa Kejari memiliki kewajiban untuk mendukung pembangunan daerah melalui mekanisme pendampingan hukum.
"Pada prinsipnya, Kejari Kota Mojokerto dan Kejaksaan RI pada umumnya, wajib mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing. Kami wajib mensupport agar pembangunan berjalan dengan baik dan lancar melalui mekanisme pendampingan. Namun, perlu kita pahami bersama bahwa pendampingan yang kita laksanakan bukan untuk dijadikan bumper atau bekingan (jika terjadi masalah)," tegas Bobby Ruswin.
Lebih lanjut, Kajari menjelaskan bahwa kerja sama ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari penyusunan peraturan daerah, pengadaan barang dan jasa, hingga penyelesaian sengketa hukum. Selain itu, Kejari juga akan berperan aktif dalam memberikan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, sehingga kesadaran hukum di Kota Mojokerto semakin meningkat.
Dengan adanya sinergi yang kuat antara Pemkot Mojokerto dan Kejari Kota Mojokerto, diharapkan tata kelola pemerintahan di Kota Mojokerto akan semakin baik, transparan, dan akuntabel. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.(Tris/Adv-kom)
