Ditemukan Pengerjaan Tak Sesuai Standar, Komisi IV DPRD Mojokerto Desak Dispendik Perketat Pengawasan Revitalisasi Sekolah


MOJOKERTO, SadhapNews.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto mendesak Dinas Pendidikan (Dispendik) setempat untuk memperketat pendampingan dan pengawasan lapangan dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Langkah ini krusial guna memastikan seluruh pengerjaan fisik berjalan sesuai prosedur serta standar mutu yang ditetapkan.

​Desakan tersebut mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, Agus Fauzan, bersama Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia (APPI), Dispendik, dan Inspektorat Kabupaten Mojokerto pada Kamis (12/11/2026).

​Temuan Lapangan APPI: Kekhawatiran Jerat Hukum bagi Kepsek

​RDP ini digelar sebagai tindak lanjut atas surat pengaduan dari APPI Mojokerto. Dalam forum tersebut, Ketua APPI Mojokerto, Kasiono, membeberkan sejumlah temuan lapangan terkait proyek revitalisasi sekolah yang dikerjakan secara swakelola, namun diduga belum memenuhi standar teknis.

​"Kami tidak ingin para kepala sekolah nantinya justru berhadapan dengan persoalan hukum karena kurangnya pendampingan teknis dari instansi terkait," tegas Kasiono.

​DPRD Minta Pengawasan Tak Sekadar Administratif

​Merespons temuan tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto dari Fraksi PPP, Ainur Rosyid, meminta jajaran Dispendik tidak hanya terpaku pada laporan di atas meja, tetapi aktif turun ke lapangan.

​Meski anggaran revitalisasi bersumber dari pemerintah pusat dan dikelola langsung oleh masing-masing kepala sekolah, keterlibatan pemerintah daerah dinilai vital untuk meminimalkan celah penyimpangan.

​Senada dengan hal itu, Ketua Komisi IV, Agus Fauzan, mengingatkan bahwa revitalisasi sekolah merupakan program jangka panjang hingga tahun 2028. Sinergi lintas sektor antara pemda, sekolah, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar fasilitas pendidikan yang dibangun benar-benar berkualitas.

​Respons Dispendik: Siap Evaluasi dan Tingkatkan Pengawalan

​Menanggapi masukan dewan dan pegiat pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Amzar Siregar, menjelaskan bahwa revitalisasi sekolah merupakan program prioritas nasional dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dengan target sasaran yang terus melonjak—mulai dari 11 ribu, 41 ribu, hingga mencapai 60 ribu sekolah secara nasional.

​Dalam skema ini, anggaran disalurkan langsung dari Kemendikdasmen ke lembaga pendidikan penerima manfaat, sementara Dispendik daerah berperan mengawal kelancaran pelaksanaannya.

​"Kami sangat berterima kasih kepada APPI yang turut mengawal dunia pendidikan. Berbagai temuan dan masukan yang disampaikan akan segera menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk meningkatkan pengawasan serta pendampingan di lapangan," pungkas Amzar. (Adv/trs) 

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url