Komisi I DPRD Kota Mojokerto Dorong Penguatan Anggaran Perpustakaan dan Arsip: "Bukan Sekadar Pelengkap
MOJOKERTO, SadhapNews.com – Komisi I DPRD Kota Mojokerto menegaskan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan anggaran di sektor literasi dan kearsipan. Perpustakaan dan pengelolaan arsip dinilai memiliki peran vital yang tidak boleh lagi dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi dinas pelengkap.
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Mojokerto, Dra. Hj. Enny Rahmawati, M.Si., saat menggelar pertemuan strategis di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto, Rabu (8/7/2026). Diskusi yang dihadiri oleh jajaran dinas, pengelola perpustakaan kontainer, serta para pustakawan ini membahas masa depan literasi dan penyelamatan rekam jejak kota.
"Perpustakaan itu termasuk layanan dasar di bidang pendidikan. Posisinya memang berdiri sendiri, tetapi dampaknya sangat besar dalam mendukung ruang belajar anak-anak," ujar Enny.
Menambal Celah Anggaran Pusat
Dalam pertemuan tersebut, Komisi I membedah serapan dan pemanfaatan anggaran. Enny mengungkapkan bahwa bantuan yang dikucurkan dari pemerintah pusat saat ini bersifat non-fisik dan memiliki peruntukan yang terbatas.
"Bantuan dari pusat itu ada, tetapi sifatnya non-fisik dan hanya bisa digunakan untuk membiayai kegiatan, bukan untuk pengadaan fisik seperti buku," jelasnya.
Hingga saat ini, realisasi anggaran untuk pos kegiatan baru menyentuh angka 45%. Sementara itu, kebutuhan paling mendasar—yakni pembaruan koleksi buku—justru masih sangat minim.
Enny menekankan pentingnya adanya “anyare” atau pembaruan berkala pada koleksi buku perpustakaan. Oleh karena itu, ia meminta pihak dinas segera memetakan serta mengajukan daftar kebutuhan dasar agar dapat dikawal dalam pembahasan anggaran daerah (APBD).
Inovasi Layanan 5 Kontainer dan Perpustakaan Kelurahan
Saat ini, Kota Mojokerto telah memiliki fasilitas penunjang literasi berupa 5 perpustakaan kontainer dan 2 perpustakaan kelurahan yang lokasinya strategis di dekat permukiman warga. Tantangan utamanya kini adalah bagaimana menjaga daya tarik tempat tersebut agar warga konsisten berkunjung.
"Koleksi buku di kontainer layanan harus di-upgrade dan diputar secara berkala. Bulan ini bisa bertema keterampilan, bulan depan novel, komik edukasi, parenting, hingga bacaan ringan anak-anak. Harus ada inovasi agar masyarakat terangsang untuk datang," kata Enny.
Ia juga mengapresiasi kinerja dinas yang kini sudah diperkuat oleh pustakawan berstatus ASN. Namun, Enny mengingatkan bahwa buku baru tidak akan berdampak optimal tanpa adanya promosi yang agresif dari para pustakawan kepada masyarakat.
Mendesak Pembangunan Depo Arsip Layak dan Representatif
Selain sektor perpustakaan, Komisi I DPRD Kota Mojokerto juga menyoroti manajemen kearsipan pemerintah kota. Enny mengingatkan bahwa arsip merupakan instrumen penting untuk menjaga transparansi pemerintahan sekaligus menyelamatkan dokumen penting warga, seperti ijazah yang terbakar atau pencatatan sipil.
"Arsip itu harus bisa bertahan hingga puluhan tahun. Sekarang zamannya sudah kombinasi arsip digital dan manual. Manajemennya harus profesional dan didukung oleh tempat penyimpanan yang representatif," tegasnya.
Politisi perempuan ini menyayangkan Kota Mojokerto yang hingga saat ini belum memiliki depo arsip yang sesuai dengan standar nasional. Standar modern baku memerlukan spesifikasi ruangan khusus dengan pengaturan suhu ideal, serta penggunaan rak penyimpanan berbahan khusus yang tahan api, air, dan hama.
Komitmen Pengawalan dari Hulu ke Hilir
Menutup kunjungan kerjanya, Komisi I DPRD Kota Mojokerto berjanji akan mengawal usulan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini dari hulu ke hilir pada rapat-rapat anggaran mendatang.
"Kami di Komisi I akan mendorong agar pemenuhan kebutuhan dasar perpustakaan dan kearsipan masuk dalam pembahasan anggaran belanja daerah. Jangan sampai kita sering bicara soal pendidikan dan transparansi, tetapi tempat penyimpanan ilmu dan bukti kerja pemerintahannya justru terabaikan," pungkas Enny. (Adv/trs)
