APPI KIRIM "SURAT TAGIHAN DARURAT" KE PEMKAB MOJOKERTO: EKSEKUSI PENGEMBALIAN UANG SERAGAM ATAU HADAPI AMARAH RAKYAT!
MOJOKERTO, SadhapNews.com — Kesabaran Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) mulai habis melihat kelambanan birokrasi. Secara resmi, APPI melayangkan "Surat Tagihan Darurat" berisi penagihan komitmen dan desakan laporan progres kepada Inspektorat serta Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Senin (24/8/2026).
Langkah agresif ini diambil untuk menyentil ingatan para pejabat yang sebelumnya sudah mengumbar janji manis dalam forum mediasi pada Selasa (18/8/2026) lalu.
Perwakilan Presidium APPI, Sumidi, S.Sos. (Ketua LP3-NKRI), menyatakan bahwa pengiriman surat ini adalah peringatan keras. Komitmen lisan para pejabat daerah tidak ada harganya jika tidak segera berwujud tindakan administratif yang nyata.
"Kami sudah memberi ruang iktikad baik saat mediasi pekan lalu. Saat itu Inspektorat sudah 'angkat tangan' mengakui adanya penyimpangan pengadaan kain seragam dan menjamin pengembalian dana wali murid. Tapi kami tidak butuh janji manis, kami butuh eksekusi! Komitmen itu wajib dibuktikan dengan kepastian dokumen dan tenggat waktu yang jelas sekarang juga," gertak Sumidi.
Dalam surat resmi yang dikirimkan kepada Kepala Inspektorat dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tersebut, APPI dengan tegas mendesak poin-poin krusial yang tidak bisa ditawar:
Pertama, APPI mendesak transparansi total progres penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Bupati. APPI juga menuntut jadwal pasti, kapan selisih harga seragam itu cair dan kembali ke kantong wali murid.
Kedua, Dinas Pendidikan dituntut tidak lamban! Segera terbitkan instruksi tertulis kepada seluruh Kepala SMP Negeri se-Kabupaten Mojokerto. Surat edaran ini adalah harga mati sebagai payung hukum pengembalian dana dan larangan mutlak penjualan kain seragam ke depan.
Ketiga, Dinas Pendidikan wajib turun tangan memantau langsung proses pengembalian. Pastikan dana benar-benar diterima oleh para orang tua siswa.
APPI memberikan ultimatum waktu bagi instansi terkait untuk merespons dengan tindakan nyata, bukan sekadar janji. Apabila penanganan skandal ini terkesan sengaja diulur-ulur atau pejabat terkait berani mangkir dari kesepakatan mediasi, APPI bersama aliansi wali murid siap membakar semangat dan akan meratakan jalanan Mojokerto dengan aksi massa.
"Perjuangan ini menyangkut keringat dan air mata ribuan wali murid yang diperas. Jika Pemkab Mojokerto berani main-main dan menjilat ludah jaminannya sendiri, kami pastikan APPI akan merapatkan barisan dan menerjang dengan gelombang massa yang jauh lebih besar!" pungkasnya. (Su)
